Warga Ultimatum Pemerintah Desa Bongomeme: Jelaskan Dana BUMDes atau Kami Gugat!

SAMUDRANEWS.ID – Ketegangan mulai terasa di Desa Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Warga desa kini melancarkan ultimatum keras kepada Pemerintah Desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar segera menjelaskan penggunaan dana BUMDes tahun anggaran 2023–2024 yang dinilai tidak transparan dan penuh tanda tanya.

Dalam dua tahun terakhir, warga menilai tak ada laporan keuangan yang jelas, baik secara tertulis maupun dalam forum musyawarah desa. Padahal, dana BUMDes yang seharusnya menjadi penopang ekonomi masyarakat justru tidak menunjukkan hasil yang nyata.

“Kami minta Kepala Desa buka suara, jangan diam. Ini dana milik masyarakat, harus jelas peruntukannya,” tegas warga berinisial AI, Senin (7/10/2025).

Warga menilai, kinerja Kepala Desa dan pengurus BUMDes sangat mengecewakan. Program usaha yang dijanjikan tidak berjalan, sementara dana terus bergulir tanpa arah yang jelas. Ketiadaan laporan publik dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Tak berhenti di situ, masyarakat juga menuding lemahnya fungsi pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Lembaga yang seharusnya menjadi pengawas malah terkesan diam dan tidak menjalankan tugasnya.

“Sampai sekarang tidak jelas bagi kami masyarakat, anggaran BUMDes dimanfaatkan untuk apa,” keluh sejumlah warga dalam pertemuan informal yang digelar di salah satu dusun.

Ironisnya, informasi terbaru yang diterima oleh masyarakat menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini, Pemdes bersama BPD kembali menganggarkan dana baru untuk BUMDes, padahal anggaran sebelumnya belum jelas pertanggungjawabannya.

“Anggaran sebelumnya tidak jelas, sudah menganggarkan lagi. Ada apa sebenarnya antara Pengurus BUMDes, Pemdes, dan BPD?” tutup mereka penuh tanda tanya dan kekecewaan.

Kecurigaan warga makin menguat setelah menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dikucurkan dengan kondisi kegiatan di lapangan. Beberapa usaha yang disebut dalam laporan internal tak pernah terlihat beroperasi.

“Kami menduga jangan sampai dana ini hanya diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambah warga berinisial RD.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa dan Ketua BUMDes belum memberikan pernyataan resmi. Warga pun memberi batas waktu agar pemerintah desa segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.

“Kalau tidak segera dijelaskan, kami siap tempuh jalur hukum,” tegas warga lainnya, IK. (***)