RSUD Boliyohuto Krisis Dokter Spesialis Tetap, Mahasiswa Tuntut Evaluasi Total Dinas Kesehatan

SAMUDRANEWS.ID – Ketiadaan dokter spesialis tetap di RSUD Boliyohuto memicu gelombang protes dari Aliansi Mahasiswa Menggugat. Mereka menilai masalah ini sebagai bentuk kelalaian serius dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Dalam aksi unjuk rasa pada Senin (16/6/2025), mahasiswa mendesak Bupati Sofyan Puhi segera mengevaluasi total struktur di Dinas Kesehatan.

Aan Syaidina Ali, salah satu orator dalam aksi tersebut, menuding Pemda sibuk mengurus persoalan-persoalan kecil namun membiarkan masalah krusial seperti kelengkapan tenaga medis diabaikan begitu saja.

“Tidak adanya dokter spesialis tetap di RSUD Boliyohuto adalah masalah yang luar biasa, bagimana tida, rumah sakit berdiri syaratnya harus ada dokter spesialis tetap. Namun sudah berapa tahun RSUD beroperasi hal itu hanya di sepelekan saja,” tegas Aan.

Ia memperingatkan, jika tidak ada langkah nyata, RSUD Boliyohuto akan terus kekurangan dokter spesialis. Dampaknya langsung terasa pada ribuan warga di wilayah barat Kabupaten Gorontalo yang harus mencari layanan kesehatan ke tempat lain.

“Maka dari itu kami meminta bupati dan wabup untuk mengevaluasi struktur di dinas kesehatan, daerah butuh orang yang berjiwa melayani masyarakat. Bukan jiwa yang ingin mencari muka di hadapan pimpinannya, asal pimpinan senang saja, sementara rakyat menjerit, ganti saja Kadis yang begitu,” lanjutnya lantang.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Kepala BKPSDM Djufri Damima mengakui adanya kekurangan tenaga medis di RSUD Boliyohuto. Ia menyebut bahwa pihaknya sedang menyusun pemetaan kebutuhan kesehatan, termasuk upaya penempatan dokter di rumah sakit tersebut.

“Terkait dengan kekurangan atau bahkan tidak adanya dokter di rumah RSUD Boliyohuto, BKPSDM sedang melakukan pemetaan untuk penempatan-penempatan kebutuhan yang ada di termasuk dengan Rumah Sakit,” jelas Djufri.

Lebih jauh, Djufri menyatakan bahwa distribusi tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam rencana strategis BKPSDM. Pihaknya kini tengah menjalin koordinasi dengan dinas teknis untuk segera merealisasikan penempatan dokter secara merata dan tepat sasaran, terutama di daerah dengan pelayanan minim.

Ketiadaan dokter spesialis tetap di RSUD Boliyohuto menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan sistem kesehatan daerah sudah tidak bisa ditunda. Tekanan publik kini mengarah pada tuntutan perubahan nyata, bukan sekadar janji evaluasi tanpa hasil. (Lid)