Semangat Deklarasi Djuanda Vs Otonomi Daerah

0
582
views
Peta NKRI berdasarkan teritorial provinsi

Deklarasi Djuanda yang digaungkan pada 13 Desember 1957 adalah tonggak sejarah yang sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Deklarasi ini kemudian menjadi ruh dalam perjuangan Delegasi Indonesia pada sidang PBB mengenai Hukum Laut Internasional pada tahun 1973 sd. 1982.

Disepakatinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (Law of the Sea Convention 1982 – LOSC) tersebut menjadi ending yang membahagiakan bagi perjuangan Indonesia yang berkarakter khusus sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau.

Dengan disepakatinya LOSC 1982 tersebut maka penentuan garis pangkal (baseline) perairan Indonesia diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar yang dimiliki Indonesia. Garis pangkal ini menjadi titil awal pengukuran Perairan Teritorial 0 – 12 NM, Zona Tambahan 12 – 24 NM, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen 12 – 200 NM dan Landas Kontinen Tambahan/Extended Continental Shelf (harus terlebih dahulu melakukan submission ke CLCS–the Commission on the Limits of the Continental Shelf) dengan jarak maksimal sejauh 350 NM.

Perairan yang berada di dalam garis pangkal kemudian dikenal sebagai Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters) yang mempunyai status hukum sama dengan Perairan Teritorial yaitu menjadi kedaulatan penuh Indonesia. Hal inilah yang membuat menyatunya wilayah Indonesia dan menjadikan laut antar pulau-pulau di Indonesia benar-benar sebagai pemersatu bukanya menjadi pemisah. Sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara benar-benar menjadi nyata.

Setelah melewati berbagai peristiwa sejarah, pada tahun 1998, Indonesia memasuki era yang dikenal sebagai Era Reformasi. Salah satu tuntutan dari Reformasi 1998 adalah adanya desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Otonomi Daerah (Otda).

Undang-undang Otda juga mendistribusikan sebagian kewenangan pengelolaan laut kepada Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian memicu adanya konflik antar daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut terutama sektor perikanan. Ada beberapa kejadian nelayan dari provinsi lain dilarang bahkan ditangkap ketika sedang melaut di perairan yang di-claim sebagai bagian wilayah provinsi lainnya. Perairan Kepulauan seolah-olah terkotak-kotak menjadi wilayah kekuasaan masing-masing Provinsi.

Miris, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara semangat Deklarasi Djuanda/Hari Nusantara dengan Semangat Otonomi Daerah. Pendelegasian wewenang pengeloaan laut harus dilihat semata-mata sebagai wewenang manajemen bukanya sebagai wewenang menguasai. Wewenang manajemen berkaitan dengan pengaturan perijinan dan upaya konservasi, sementara wewenang menguasai cenderung untuk menduduki dan mencegah pihak lain memanfaatkan.

Adakah Laut Teritorial Provinsi?

UU Otda terbaru adalah UU No 23 tahun 2014 yang menggantikan UU No 32 tahun 2004 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi. UU No 23 tahun 2014 merupakan jawaban dari berbagai masalah yang dinilai muncul akibat aturan-aturan pada UU No 32 tahun 2004, salah satunya masalah pengelolaan laut. Akan tetapi, masih diperlukan upaya untuk mensosialisasikan UU Otda terbaru ini supaya dipahami seluruh masyarakat.

Pada pasal 27 ayat 1 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang ada di daerahnya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan yang dimaksud adalah untuk melakukan: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pada ayat 3 pasal 27 UU tersebut dijelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah sejauh 12 NM diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan. Ayat 4 menjelaskan bahwa apabila jarak laut antar provinsi tidak lebih dari 24 NM maka kewenangan Daerah Provinsi dibagi sama antara kedua provinsi yang saling berbatasan laut. Pengecualian terdapat pada ayat 5 yang menjelaskan bahwa aturan kewenangan provinsi tersebut tidak berlaku untuk nelayan kecil.

Oleh : Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E., Penulis adalah Siswa Program Master of Maritime Policy di ANCORS (The Australian National Centre for Ocean Resources and Security), University of Wollongong, Australia.

Apabila dilihat secara sepintas pasal 27 UU tersebut, maka seolah-olah setiap provinsi memiliki Perairan Teritorial sejauh 12 NM. Padahal apabila kita telaah secara seksama, maka jelaslah bahwa kewenangan provinsi tersebut adalah dalam hal pengelolaan sebagai bagian dari desentralisasi. Laut antar provinsi tetap sebagai pemersatu bangsa dan dalam banyak hal pengaturanya menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Sesuai pasal 27 ayat 2 (a), kewenangan pengelolaan kekayaan laut yang berupa minyak dan gas bumi adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukanya kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, maka sangatlah jelas bahwa kewenangan Daerah Provinsi tidak mutlak terhadap seluruh kekayaan alam yang mana sangat berbeda dengan kewenangan suatu negara atas Laut Teritorial dalam hal sumber daya alam.

Ayat 2 (d dan e)  juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi ikut serta dalam memelihara pertahanan dan keamanan di laut sejauh 12 NM dari garis pantai. Redaksional bahasa yang digunakan dalam hal ini adalah “ikut serta” dikarenakan dalam hal Pertahanan dan Keamanan, tanggung jawab dan kewenangan terbesar berada pada Pemerintah Pusat yaitu TNI dan POLRI. Kodam, Lantamal, Lanud dan Polda yang mempunyai wilayah kerja di suatu Daerah Provinsi adalah bagian dari instansi vertikal Pemerintah Pusat dan bukan merupakan unsur di bawah Pemerintah Daerah.

Pasal 27 ayat 5 UU tersebut juga menyebutkan bahwa kewenangan atas perairan sejauh 12 NM dari garis pantai provinsi tersebut tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. Berdasarkan aturan ini, nelayan kecil boleh menangkap ikan di wilayah Indonesia bagian manapun dan tidak terikat oleh wewenang provinsi. Aturan mengenai kategori nelayan kecil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa provinsi tidaklah memiliki Laut Teritorial tersendiri. Kewenangan pengelolaan lebih ke arah manajemen dan administrasi bukanya kewenangan mutlak. Masalah yang timbul sangat mungkin disebabkan karena adanya salah penafsiran pasal-pasal dalam UU Otda tersebut. Selain itu, adanya semangat kedaerahan yang berlebihan juga menjadi penyebab munculnya konflik.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan provinsi lain dan juga dengan Instansi Vertikal yang ada di wilayah provinsi tersebut adalah kunci untuk menghindari konflik antar provinsi dalam pengelolaan laut. Perairan Kepulauan harus tetap dilihat sebagai sebuah kesatuan bukanya menjadi tersekat-sekat dan terkotak-kotak.

Kesimpulan

Semangat Hari Nusantara (Deklarasi Djuanda) yang menjadikan laut antar pulau-pulau di Indonesia merupakan pemersatu bangsa (bukanya pemisah) haruslah tetap menjadi ruh kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengelola lautnya. Otonomi Daerah harus dilihat sebagai wewenang pengelolaan sebagai bagian dari manajemen Pemerintahan dan bukan sebagai wewenang mutlak menduduki dan menguasai.

Pemerintah Provinsi diberi kewenangan atas laut sejauh 12 NM dari garis pantainya adalah merupakan wilayah kerja sebagai bagian dari desentralisasi, bukanya menjadi laut teritorial provinsi tersebut. Laut antar pulau-pulau di Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dan bukan alat pemisah. Dengan demikian, kondisi geografis Indonesia sebagai the Biggest Archipelagic Country (Negara Kepulauan Terbesar) di dunia benar-benar tetap nyata. Jalesveva Jayamahe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY