Tantangan Baru 20 Juta Hektar Kawasan Konservasi Laut

0
43
views
Kawasan Konservasi Raja Ampat, Papua (pixabay)

Penambahan lahan kawasan konservasi laut baru seluas 20 juta hektar yang sebelumnya ditargetkan  hingga tahun 2020 ternyata rampung lebih cepat pada 2018. Masih ada masalah yang harus diselesaikan.

Klaim penyelesaian target 20 juta hektar tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua, Bali,  Senin 29 Oktober 2018. Menurutnya, kabar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong pelestarian laut.

“Indonesia telah membuat kebijakan kelautan Indonesia dan rencana aksinya,” ujar Presiden Jokowi. Kebijakan yang ditargetkan selesai di tahun 2020, menurutnya bisa dipercepat berkat kerja keras jajarannya sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pelestarian laut demi generasi di masa depan.

Bermula dari kesepakatan OOC terkait pelestarian laut, menurut Presiden Jokowi, hal ini akan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ia juga menambahkan, tak hanya langkah besar skala konferensi internasional tetapi juga langkah kecil pemerintah akan lakukan.  “Pemerintah harus mulai berani membuat komitmen secara konkret terhadap pelestarian.”

Menurut Andi Rusandi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  lebih dari 140 lokasi yang masuk dalam kawasan konservasi laut  20 juta hektar merupakan kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dan masuk pada pengelolaan provinsi. Sementara itu, sisanya dikelola langsung oleh KKP mewakili Pemerintah Indonesia.

Semua kawasan konservasi ini, kata Andi,  berada di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang menyebar di semua provinsi. “Setiap WPP ditargetkan bisa memiliki kawasan konservasi perairan atau KKPD minimal 10 persen dari total luasan yang ada,” jelasnya. “Saat ini, pihak KKP masih bekerja keras untuk bisa mewujudkannya.”

Meski bisa menjadi figur keberhasilan pengelolaan, menurutnya, pengembangan konservasi tidak hanya sampai pada angkat 20,87 juta hektar saja. “Sebab pada 2030 KKP menargetkan 30 juta kawasan konservasi,” katanya.

Minim Tenaga Ahli

Menurut Vice President Conservation Internasional Indonesia, I Ketut Sardjana, perlu dipahami jika klaim target tercapai tersebut sebenarnya lebih ke penyelesaian penentuan kawasan konservasi laut. “Per hari ini, mereka (KKP) sudah menentukan lokasi kawasan konservasi yang mencapai luas 19,16 juta hektar,” jelasnya kepada Samudra, Senin (29/10) di Nusa Dua, Bali.

Menurut Ketut, tantangan ke depannya adalah bagaimana pemerintah bisa menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang benar-benar mengerti dan memahami pengelolaan kawasan konservasi. “Yang saya lihat, kawasan konservasi di Indonesia tidak memiliki manajemen lapangan yag cukup,” jelasnya.

Jumlah tenaga kerja yang memiliki kapabilitas mumpuni, tambah Ketut, belum bisa mengimbangi luasan kawasannya. “Saya juga melihat jika belum ada pendekatan keilmiahan yang baik dalam penetapan kawasan konservasi ini,” ujarnya. “Ini yang perlu kita ulas kembali.”

Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah yang dalam penentuan kawasan konservasi laut menurutnya dibutuhkan untuk menghasilkan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Ketut memgambil contoh pengelolaan ikan kerapu di kawasan konservasi Ayau, Raja Ampat, Papua Barat.

“Pendekatan ilmiah digunakan di Ayau untuk pengembangan larva ikan kerapu,” jelas Ketut. Larva-larva ini kemudian didistribusikan ke kawasan konservasi Raja Ampat lainnya, seperti di Dampier hingga Cendrawasih National Park.

Mereka tumbuh dan besar di alam untuk kemudian menjadi tangkapan nelayan. “Ini yang benar-benar merefleksikan bagaimana pendekatan ilmiah bisa dimanfaatkan untuk mendesain kawasan konservasi laut,” kata Ketut.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY